Pelajaran Pancasila

Dulu saya belajar Pancasila. Di antaranya ada pelajaran tolong menolong, gotong royong, tentang keberagaman dan saling menghargai. Ada istilah toleransi. Dari pelajaran Pancasila itu—dengan guru yang selalu memaki-maki PKI—saya menerima dasar negara itu sebagaimana saya membayangkan sebuah mantra sakti mandraguna. Dengan jampi-jampi Pancasila, semua masalah akan selesai. Pancasila bisa mengusir penjajah. Menggagalkan komunis. Mengatasi kemiskinan (?). Hebat sekali. Saya dapat nilai 9 di rapor.

Setelah mampu berpikir lebih mandiri, saya mulai menyadari bahwa pelajaran Pancasila bukanlah tentang konsep Pancasila itu sendiri. Tapi juga harus terkait dengan bagaimana orang melihat, mengakui, dan bagaimana memanfaatkannya. Sama seperti sebuah produk, ia perlu dikonsumsi dulu agar memberikan manfaat bagi orang-orang. Dan manfaat itu pun ternyata diterima secara beragam. Ada yang untuk menyembuhkan penyakit, menghibur, dan ada pula yang untuk menghilangkan lapar.

Dapatkah kita memiliki sudut pandang yang sama terhadap Pancasila? Menurut mantan Presiden Suharto, dapat! Ia pun kemudian menggagas Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Lewat program penataran nasional itu, ia ingin “merapikan” keanekaragaman cara dan kemampuan orang Indonesia untuk melihat nilai-nilai Pancasila dari Sabang sampai Merauke. Maka terjadilah apa yang kemudian lebih tepat disebut dengan hijrah massal eksistensi nasional. Pancasila yang sebelumnya bersemayam dengan warna-warni beragam di antara jiwa ratusan etnik dan bangsa—yang oleh Sukarno “diperas” dari jiwa atau inti kebudayaan Nusantara—dicerabut dari tengah-tengah kehidupan mereka untuk kemudian dipindahkan dan ditaruh ke dalam suatu baskom khusus yang tingkat kemurniannya ditentukan oleh otoritas rezim.

Dengan pemisahan ini, Pancasila sebagai jantung kehidupan berubah menjadi Pancasila sebagai konsep-konsep. Saya ngeri mengenangnya. Roh negeri ini ingin dibikin membeku menjadi suatu naskah. Kita yang memiliki Pancasila dengan cara dan gaya kita masing-masing, tiba-tiba diajari dengan cara dan metode yang sangat distorsif, figuratif dan mudah digunakan untuk kepentingan tertentu. Inilah bahaya klaim terhadap suatu nilai atau karya intelektualitas (sama halnya dengan usaha Indonesia dan Malaysia yang sering gaduh berebutan kepemilikan suatu karya budaya).

Dalam hal Pancasila ini, klaim otoritatif membuat para penganut aslinya lumpuh dan tidak mampu lagi melihat keutuhan Pancasila itu dari segala arah, sebagaimana totalitas sudut pandang orang-orang yang melingkari suatu titik. Padahal, panorama Pancasila di Papua belum tentu sama dengan Pancasila di Sumatera. Perbedaan ini tidak dapat diatasi dengan memindahkan orang Papua ke Sumatera, tetapi harusnya orang Sumatera didorong berbagi cerita dengan orang Papua tentang pengalaman dan pandangan masing-masing tentang Pancasila. Sehingga muncullah Pancasila yang hidup secara interaktif. Sebagai sama-sama penjunjung Pancasila, seharusnya ketidaksamaan itu dapat menjadi motor dialog yang kuat, yang dapat mendorong kita maju ke dalam sebuah ekuilibrium multikultural berdasarkan saling pemahaman dan saling pengertian. Dialog itu tidak boleh dikuasai oleh suatu otoritas formal yang paternalistik. Karena bukan demikian caranya Sukarno dan kawan-kawan memformulasikan negeri ini dalam sebuah rumusan Pancasila.

Misi besar Pak Harto memang sempat membentuk kepribadian bangsa kita yang baru. Yaitu bangsa yang formalistik, materialistik, dan serba resmi. Dari Pak Harto dan rezimnya, kita tidak melihat nilai-nilai Pancasila secara organik dalam kehidupan kita, malah si penatar Pancasila telah menjelma pula menjadi Pancasila itu sendiri. Kata orang kampung, pagar makan tanaman. Hanya sekadar mengingatkan bahwa, tingginya mental korupsi di negeri ini sudah jelas bukanlah dorongan jiwa dari Pancasila yang hidup. Itu adalah dorongan dari mereka yang menyembah Pancasila sebagai berhala. Bukankah para koruptor itu duduk paling dekat setiap hari dengan simbol-simbol Garuda Pancasila di kantor-kantor dinas mereka? Di dekat Pancasila itu ada dua pengawal yang tersenyum, yaitu Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dengan Pancasila dan dua pemimpin negara, uang rakyat dicolong juga.

Dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya Pancasila itu tidak mesti lebih dipahami oleh para penguasa. Bahkan, Pancasila bisa jadi lebih hidup di hati orang-orang Papua yang menuntut merdeka, Aceh yang menuntut hak, Riau yang mengartikulasikan kedaulatannya dengan bagi hasil pertambangan, dan Pancasila lebih berbunga di hati orang-orang Rimba, Suku Laut, orang kampung dan para marhaen yang berjuang merebut kembali sepetak tanahnya—dari cengkeraman kapitalis liberal yang mengerahkan budak-budaknya yang setia, yaitu para pembuat undang-undang yang mengkhianati spirit Pancasila itu sendiri. Merekalah orang yang memelihara nilai-nilai luhur bangsanya, yang selalu ingin mengajak kita berbicara: tentang Pancasila! Mereka perlu didengarkan, bukan dipukuli dan ditembaki. Sebab kita semua tidak ingin menyesal pernah dapat nilai 9 untuk pelajaran Pancasila kalau ternyata nilai itu tak bisa dibanggakan lagi.

MERDEKA!